Manado, jupnasgisi.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat koordinasi lintas sektor serta perluasan fasilitas dapur layanan (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) agar makanan bergizi dapat dinikmati secara merata oleh siswa dan kelompok rentan di seluruh provinsi.
Rapat koordinasi percepatan pelaksanaan MBG yang digelar akhir Januari 2026 dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay. Rakor ini menekankan pentingnya sinkronisasi data, percepatan pembangunan SPPG, dan dukungan operasional pemerintah daerah untuk menjamin keberhasilan program sepanjang tahun ini.
Pemerataan Layanan & Perluasan Fasilitas
Hingga akhir Januari 2026, pelaksanaan MBG di Sulut terus bergerak maju meski belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Di beberapa daerah, fasilitas SPPG yang aktif masih terbatas sehingga perluasan layanan menjadi fokus utama.
Di Kota Kotamobagu, misalnya, tercatat baru satu unit SPPG yang telah beroperasi secara aktif untuk menyalurkan makanan bergizi kepada siswa dan masyarakat penerima manfaat, menunjukkan bahwa distribusi fasilitas masih perlu ditingkatkan agar cakupan layanan makin luas. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kini menargetkan pembangunan lebih banyak dapur MBG terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), termasuk pulau-pulau kecil yang memiliki tantangan geografis lebih besar.
Selain itu, pemerintah daerah terus memperkuat sinkronisasi data antara Dinas Pendidikan, Dinas Pangan, dan Dinas Kesehatan untuk memastikan data penerima manfaat valid dan mutakhir. Langkah ini bertujuan agar penyediaan makanan bergizi berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan anak sekolah serta kelompok rentan lainnya.
Kasus Keracunan Pemicu Penguatan Pengawasan
Meski program MBG dilaksanakan untuk meningkatkan gizi masyarakat, sejumlah insiden dugaan keracunan makanan yang diduga terkait dengan menu MBG menjadi sorotan publik dan pemerintah.
Di SMKN 1 Tomohon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, antara 131 siswa dan 6 guru/tenaga administrasi dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan MBG dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah sejak Senin sore (26 Januari 2026), kata Kepala SMKN 1 Tomohon, Bastian Turambi SPd Gr, saat dihubungi pada 27 Januari 2026. Para korban menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan seperti RS Anugerah, RS Gunung Maria, dan RS Bethesda.
Akibat kejadian ini, operasional beberapa dapur yang menjadi sumber makanan di lokasi tersebut sempat dihentikan sementara untuk evaluasi dan investigasi lebih lanjut. Insiden ini memicu peningkatan pengawasan dan evaluasi standar kebersihan serta keamanan pangan dalam penyajian menu MBG oleh dinas terkait.
Tanggapan & Tindakan Pemerintah
Pemerintah provinsi dan dinas kesehatan setempat terus memantau perkembangan kasus dan berkoordinasi dengan pihak sekolah serta orang tua siswa. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah pusat sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap keamanan dapur MBG di berbagai wilayah akibat laporan keracunan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, bahkan menghentikan sementara operasi dapur tertentu untuk pemeriksaan dan peningkatan standar operasional.
Harapan untuk Keberlanjutan Program
Meskipun insiden keracunan menjadi tantangan, Wakil Gubernur Sulut dan jajaran pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas Program MBG dengan memperkuat pengawasan, pelatihan petugas dapur, serta peningkatan fasilitas SPPG di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat memastikan manfaat program ini dirasakan lebih luas, meningkatkan status gizi anak sekolah, serta mendukung upaya pencegahan masalah kesehatan seperti malnutrisi di Sulawesi Utara.
