JUPNASGIZI.COM – Polemik mengenai insentif Rp6 juta per hari dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah viralnya video mitra dapur MBG, Hendrik Irawan, yang berjoget di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sambil menyebut angka tersebut sebagai pendapatan dari operasional dapur.
Video tersebut memicu perdebatan luas di media sosial. Sebagian masyarakat menilai angka Rp6 juta sebagai keuntungan besar dari program pemerintah. Namun pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa angka tersebut bukan keuntungan pribadi, melainkan insentif fasilitas dapur yang sudah diatur dalam skema pembiayaan program MBG.
Insentif Bukan Keuntungan Mitra
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa insentif Rp6 juta per hari diberikan sebagai kompensasi bagi mitra yang menyediakan fasilitas dapur untuk menjalankan program MBG.
Menurutnya, sebagian besar dapur SPPG tidak dibangun oleh pemerintah, melainkan oleh mitra menggunakan modal sendiri. Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif sebagai penggantian penggunaan fasilitas seperti bangunan dapur, peralatan memasak, serta alat distribusi makanan.
Skema ini dinilai lebih efisien dibandingkan jika pemerintah harus membangun seluruh dapur produksi makanan secara mandiri di seluruh wilayah Indonesia.
Struktur Pembiayaan Program MBG
BGN menjelaskan bahwa pembiayaan program MBG terdiri dari tiga komponen utama, yaitu biaya bahan baku makanan, biaya operasional dapur, dan insentif fasilitas dapur bagi mitra SPPG.
Pertama, biaya bahan baku makanan.
Dalam desain program MBG, pemerintah menetapkan pagu anggaran sekitar Rp15.000 per porsi makanan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 digunakan untuk pembelian bahan baku seperti beras, lauk pauk, sayur, dan buah.
Kedua, biaya operasional dapur.
Komponen ini mencakup berbagai kebutuhan operasional seperti gaji tenaga dapur, penggunaan gas dan listrik, biaya kebersihan dapur, serta distribusi makanan ke sekolah atau penerima manfaat. Secara umum, biaya operasional diperkirakan sekitar Rp3.000 per porsi.
Ketiga, insentif fasilitas dapur.
Sekitar Rp2.000 per porsi dialokasikan sebagai kompensasi penggunaan bangunan dapur, peralatan memasak, serta fasilitas pendukung lainnya yang disediakan oleh mitra SPPG.
Awalnya Dihitung Per Porsi
Menurut keterangan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, pada tahap awal perancangan program MBG insentif fasilitas sebenarnya dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi.
Saat itu, insentif ditetapkan sekitar Rp2.000 per porsi. Artinya, dapur yang melayani lebih banyak penerima manfaat bisa memperoleh insentif lebih besar dibanding dapur dengan jumlah penerima lebih sedikit.
Namun dalam evaluasi program, sistem tersebut dianggap menimbulkan ketimpangan antar dapur MBG. Beberapa dapur dengan penerima manfaat besar berpotensi mendapatkan insentif jauh lebih tinggi.
Untuk menjaga standar layanan dan pemerataan, pemerintah kemudian menetapkan sistem insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari per dapur SPPG, dengan asumsi satu dapur rata-rata melayani sekitar 3.000 penerima manfaat.
Investasi Dapur Bisa Mencapai Miliaran Rupiah
BGN juga menjelaskan bahwa pembangunan satu dapur SPPG membutuhkan investasi yang cukup besar.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, biaya pembangunan dapur MBG dapat mencapai sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, karena dapur harus memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta kapasitas produksi makanan dalam jumlah besar.
Dengan investasi sebesar itu, pemerintah memberikan insentif tetap agar mitra tetap memiliki kepastian operasional dan mampu mempertahankan standar produksi makanan bergizi.
Insentif Tidak Dibayar Setiap Hari dalam Sebulan
Hal lain yang sering disalahpahami publik adalah mengenai durasi pembayaran insentif tersebut.
Program MBG umumnya mengikuti kalender kegiatan sekolah, sehingga operasional dapur biasanya berlangsung sekitar 24 hari dalam satu bulan.
Dengan demikian, jika dihitung secara kasar:
Rp6 juta × 24 hari operasional
≈ Rp144 juta per bulan per dapur
Namun BGN menegaskan bahwa angka tersebut bukan keuntungan bersih, karena masih harus digunakan untuk pemeliharaan fasilitas dapur, penggantian peralatan, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Bagian dari Program Prioritas Nasional
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah.
Melalui jaringan dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah, pemerintah menargetkan distribusi makanan bergizi secara masif dengan standar keamanan pangan yang ketat.
Untuk memastikan kualitas layanan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional juga melakukan pengawasan rutin terhadap dapur MBG, termasuk sertifikasi kebersihan dapur, keamanan makanan, serta pengawasan kualitas air dan fasilitas produksi.
Polemik mengenai insentif Rp6 juta per hari dalam program MBG sebagian besar dipicu oleh kesalahpahaman publik mengenai mekanisme pembiayaan dapur SPPG.
Pemerintah menegaskan bahwa angka tersebut merupakan insentif fasilitas tetapyang diberikan kepada mitra penyedia dapur sebagai kompensasi penggunaan bangunan, peralatan, serta investasi yang mereka keluarkan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap implementasi program MBG dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
